Presiden Jokowi pernah memaparkan bahwa mengelola negara sebesar Indonesia ini bukan perkara mudah. Yang bicara ini adalah orang yang pernah jadi Walikota dan jadi Gubernur. Beliau paham betul bagaimana mengurus sebuah wilayah. Paham tentang tantangan dan kendalanya. Apalagi ketika yang diurus adalah negara. Namun Presiden Jokowi membuktikan bahwa komitmennya untuk mengurus seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu dijalankan dengan kerja nyata. Negara ya ini, bukan hanya satu wilayah propinsi. Presiden Jokowi juga membuktikan bahwa beliau mengurus Indonesia dengan bersih, tanpa KKN. Tahu lah ya, kayak jaman Orba. Dan era sesudahnya, ingat kan mega korupsi e-KTP? Di jaman Jokowi, uang rakyat sangat dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya buat rakyat. Tentu masih ada oknum-oknum rakus di mana-mana, namun KPK sudah membuktikan kinerja maksimal mereka membabat para koruptor ini, termasuk yang dari PKS, ahem…
PKS beberapa hari lalu melontarkan janji akan memperjuangkan penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup jika menang Pemilu 2019. Yang melontarkan adalah Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS, Almuzzammil Yusuf. Katanya perjuangan untuk meloloskan regulasi penghapusan pajak ini akan ditempuh pihaknya untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat. Menurutnya, penghapusan pajak sepeda motor akan mendorong masyarakat untuk menggunakan waktu lebih produktif, karena terhindar dari kerepotan dan kerumitan. "Jadi waktu masyarakat bisa digunakan sebesar-besarnya untuk hal yang lebih produktif," ucapnya. Penghapusan pajak sepeda motor ini katanya juga akan membantu perekonomian rakyat kecil karena sebanyak 105 juta sepeda motor di Indonesia dimiliki oleh rakyat kecil.
Kebayang ya, pelanggar aturan lalu lintas itu paling banyak ya dari pengendara sepeda motor. Dari tidak memakai helm sampai surat-surat yang tidak lengkap, termasuk SIM. Belum lagi anak-anak kecil yang dibiarkan naik motor oleh para orang tuanya. Saya nggak paham logikanya PKS tentang SIM seumur hidup, karena SIM itu berkaitan dengan safety. Sama halnya dengan sertifikasi operator mesin khusus yang harus diuji secara berkala. Sudut pandang kita kan dari keahlian mengemudikan suatu mesin yang harus diuji secara berkala, untuk memastikan ornag ini bisa dan paham tata cara mengemudi dengan baik dan benar. Menurut saya sih malah suatu keharusan untuk memperpanjang SIM secara berkala. Sementara pajak kendaraan bermotor ini kan satu pemasukan buat daerah. Memangnya semua daerah di Indonesia sudah nggak perlu pemasukan?
Menanggapi umbaran janji PKS ini, Erick Thohir pun memberikan sentilan yang telak. Dilansir cnnindonesia.com, Erick Thohir meminta PKS untuk berhitung secara matematis sebelum menjanjikan sesuatu kepada rakyat. Jangan sampai janji tersebut menyesatkan dan mengecewakan rakyat, apabila tidak bisa direalisasikan. "Saya mungkin bukan ahlinya. Tapi mungkin para pengusul hal-hal tadi coba berhitung dulu secara matematika, kan beliau pada pintar-pintar," kata Erick di Palembang. Jika PKS ingin menghapus pajak motor sebaiknya melihat dulu kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Dilihat realitasnya bahwa pendapatan negara itu harus sama dengan pengeluarannya," ujar Erick. Elite politik sebaiknya bijak dalam berkata dan bertindak, dan jangan asal memberikan janji yang mungkin tidak bisa ditepati. "Di Venezuela, elite politik menjanjikan sesuatu tapi negara tidak kuat menanggung beban itu. Lebih baik kita memberikan yang terbaik kepada rakyat sesuai kemampuan kekuatan negara kita. Toh mesti sabar," kata Erick.
Erick juga mengungkapkan Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kesembilan pada 2030 dan keempat terbesar pada 2040. Bangsa asing pun percaya akan prediksi tersebut. "Saya ketemu generasi muda di Palembang tidak menjanjikan apa-apa bagi mereka. Tapi saya berharap mereka jadi kreator bukan konsumen. Raih mimpi setingginya untuk membangun Indonesia. Ini negara yang bagus dengan sistem yang sudah ada," jelas Erick Sumber.
Yang dikemukakan Erick Thohir ini sangat realistis. Venezuela kaya akan minyak, tapi salah urus. Pemerintahnya mengandalkan pendapatan negara dari penguasaan ladang minyak saja, tanpa membangun infrastruktur untuk pengolahannya. Ketika harga minyak dunia tinggi, ya banyak duit masuk. Uang negara dipakai untuk membiayai program sosial buat rakyat. Namun, ketika harga minyak anjlok, duit habis, sementara biaya jalan terus.
Harga barang dan jasa dipatok oleh pemerintah, mengakibatkan perusahaan tidak ada keuntungan dan lama-lama bangkrut. Pasar mata uang asing dikendalikan pemerintah. Mau tukar dollar susah. Nilai tukar juga ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya pasar gelap berkembang dan inflasi meningkat. Eh malah pemerintah mencetak uang tambahan. Inflasi melambung. Utang pemerintah ke pihak luar sulit dibayar karena tidak ada pemasukan lain selain minyak. Investor menjauh. Bahkan ratusan ribu warga Venezuela sudah beramai-ramai meninggalkan negaranya Sumber Sumber. Bubar beneran.
Tentu kita tidak mau hal yang sama terjadi di Indonesia. Padahal dulu Amien Rais demen banget mencontohkan Venezuela sebagai negara idamannya. Ketahuan kan bagaimana ahlinya Amien Rais ini mengurus negara? Fundamental ekonomi Indonesia sekarang ini amat sangat jauh lebih baik daripada Venezuela. Artinya dengan segala kendala dan hambatan, kita sudah menapaki jalan yang benar. Menuju 10 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar pada 2030. Bukannya bubar seperti prediksi Prabowo eh novel fiksi.
Demikian kura-kura, #JokowiLagi
(Sekian)
Sumber : seword.com